REFERENSI JUDUL
SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYA KANCANA
I. PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
MENGUJI ASAS KEBEBASAN
BERPENDAPAT DAN BERORGANISASI DI INDONESIA PASCA ORDE BARU (STUDI KASUS HATE
SPEECH PEMBUBARAN ORMAS ANTI PANCASILA DAN IMUNITAS DPR)
FENOMENA PENGAKATAN
TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG
NO.5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
ANALISIS HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA ZINA YANG DILAKUKAN OLEH HOMOSEXSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 284
KUHP TENTANG PERZINAHAN (STUDI KASUS APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN CIANJUR)
KAJIAN TENYANG SISTEM
JAMINAN KESEHATANDAN PERAWATAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN CIANJUR
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL
JUNCTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
ANALISIS PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONSTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN CIANJUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG N0 29 TAHUN 2009 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP DATA PRIVASI NASABAH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2017 TENTANG INFORMASI KEUANGAN UNTUK
KEPENTINGAN
TINJAUAN VIKTIMOLOGI
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DISEBABKAN OLEH LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (B3) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDY KASUS RSUD PAGELARAN
CIANJUR)
TINJAUAN YURIDIS
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PADA PERKAWINAN CAMPURAN KARENA PERBEDAAN KEWARGANEGARAAN
BERDASARKAN PASAL 21 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JUNCTO PASAL 35 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KASUS KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENGUJI ASAS KEBEBASAN
BERPENDAPATDAN BERORGANISASI DI INDONESIA PASCA ORDE BARU (STUDY KASUS HATE
SPEECH PEMBUBARAN ORMAS ANTI PANCASILA DAN IMUNITAS DPR)
KAJIAN YURIDIS TENTANG
KONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSHORCING DI PT. BANK MANDIRI
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
JOUNCTO KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO.KEP.101/MEN/2044
TENTANG TATA CARA PEYEDIAAN JASA PEKERJA.
SUMBER: BUKU WISUDA/WISUDAWATU UNSUR
2018
